Wednesday, 3 June 2020
 |
| Sumber Data : CNBC Indonesia.com |
( Indonesia )
Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memperpanjang program bantuan sosial (bansos) untuk warga Jabodetabek dan non Jabodetabek hingga Desember 2020.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam video conference, Senin (18/5/2020).
Perpanjangan program bansos ini sebagai upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat yang rendah karena pandemi virus corona (COVID-19).
Bansos sembako (warga) Jabodetabek dan bansos tunai (warga) non Jabodetabek diperpanjang menjadi sembilan bulan hingga Desember," ujar Sri Mulyani.
Semula bansos untuk warga Jabodetabek berupa sembako senilai Rp 600 ribu diberikan selama tiga bulan, yakni sejak April sampai Juni 2020. Hal yang sama juga diberikan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan non-Jabodetabek, berupa uang tunai Rp 600 ribu per bulan, selama tiga bulan.
Pemerintah melakukan perpanjangan bansos hingga Desember 2020. Namun, nilai yang diberikan juga berubah alias turun setengah.
"Dengan perhitungan Juli-Desember menjadi hanya Rp 300.000 per bulan dari yang tadinya Rp 600.000 per bulan," jelasnya.
Untuk diketahui beberapa bansos yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terdampak berupa program keluarga harapan (PKH) yang anggarannya mencapai Rp 37,4 triliun, Kartu Sembako dengan anggaran Rp 43,6 triliun, pembebasan dan diskon listrik yang anggarannya mencapai Rp 61,69 triliu.
Selanjutnya bansos sembako Jabodetabek sebesar Rp 6,8 triliun, bansos tunai non-Jabodetabek sebesar Rp 32,4 triliun. Sedangkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sebesar Rp 31,8 triliun, dan Kartu Pra Kerja sebesar Rp 20 triliun.
( English )
The government led by President Joko Widodo (Jokowi) will extend the social assistance program (bansos) for Jabodetabek and non Jabodetabek residents until December 2020.
This was said by the Minister of Finance, Sri Mulyani Indrawati, in a video conference on Monday (05/18/2020).
The extension of the social assistance program is an attempt by the government to maintain low purchasing power due to the corona virus pandemic (COVID-19).
"Jabodetabek groceries (residents) Jabodetabek and non-Jabodetabek bansos (residents) were extended to nine months until December," Sri Mulyani said.
Previously, the Social Assistance for Jabodetabek residents in the form of nine-basic necessities of Rp 600 thousand was given for three months, from April to June 2020. The same was also given to people living in non-Jabodetabek areas, in the form of cash Rp. 600 thousand per month, for three months. .
The government extended the social assistance until December 2020. However, the value provided also changed alias dropped by half.
"With the calculation from July to December to only Rp. 300,000 per month from what was Rp. 600,000 per month," he explained.
To find out some of the social assistance provided by the government to affected communities in the form of a family of hope program (PKH) whose budget reaches Rp. 37.4 trillion, basic food cards with a budget of Rp. 43.6 trillion, electricity exemptions and discounts whose budget reaches Rp. 61.69 trillion.
Furthermore Jabodetabek basic food aid Rp 6.8 trillion, non-Jabodetabek cash assistance Rp 32.4 trillion. While the direct cash assistance (BLT) of village funds was Rp. 31.8 trillion, and the Pre-Work Card was Rp. 20 trillion.